Kabar Gembira, Pengangkatan Honorer K2 Dibuka Lagi

Ada Kabar gembira bagi para tenaga honorer kategori dua (TH K-2) yang tidak lulus ujian pengangkatan CPNS.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang membuat formulasi baru untuk pengangkatan mereka menjadi abdi negara. Kebijakan itu ditargetkan mulai tahun depan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, kantornya baru saja dilurug para TH K-2 yang tidak lulus tes.

”Mereka kecewa karena merasa sebagai TH K-2 yang valid tidak lulus ujian. Sedangkan TH K-2 yang tidak valid, banyak yang lulus ujian,” katanya di Jakarta (18/11).

Sebagaimana diketahui, tenaga honorer K-2 valid adalah yang memenuhi ketentuan pemerintah. Yaitu, sudah bekerja minimal satu tahun per 31 Desember 2005, mendapatkan gaji bulanan rutin yang bersumber dari APBN atau ABPD, dan tidak pernah putus bekerja sebagai tenaga honorer hingga tes pengangkatan CPNS 2014. Sedangkan yang tidak valid adalah yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Herman mengatakan, berdasar data pemerintah, jumlah TH K-2 secara nasional mencapai 600 ribu orang. Sedangkan kuota pengangkatan CPNS menggunakan alokasi anggaran 2013 dan 2014, hanya sekitar 200 ribu kursi. Akibatnya, masih ada 400 ribu TH K-2 yang nasibnya sampai kini terkatung-katung.

Pejabat dari Sumedang, Jawa Barat, itu menjelaskan, setelah pengumuman kelulusan ujian TH K-2 menjadi CPNS beberapa bulan lalu, laporan kecurangan terus bermunculan. Para TH K-2 yang valid tetapi tidak lulus ujian nekat melaporkan rekan sesama TH K-2 yang tidak valid tetapi lulus ujian.

”Akhirnya, kami bongkar lagi dokumen kelulusan TH K-2 yang ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN),” jelas Herman.

Hingga saat ini, BKN terus memerika ulang dokumen kelulusan TH K-2. Jika ditemukan, nama TH K-2 yang tidak valid tetapi lulus ujian langsung dicoret.

Dalam perkembangannya saat ini, para TH K-2 yang valid tetapi tidak lulus ujian mendesak supaya dimasukkan untuk menggantikan TH K-2 tak valid yang lulus ujian. Meskipun tampaknya hal itu mudah dilaksanakan, Herman mengatakan bahwa Kementerian PAN-RB akan membuat kajian sistem terlebih dahulu.

”Sampai saat ini belum bisa dijalankan sistem ganti nama secara langsung seperti itu,” katanya.

Kementerian PAN-RB saat ini menggodok formula baru pengangkatan TH K-2 yang benar-benar valid untuk menggantikan para TH K-2 bodong. Prinsip kebijakan itu adalah tidak melanggar ketentuan hukum, melihat profesionalitas pegawai, dan menjalankan aturan yang berkeadilan.

Pengangkatan secara profesional adalah mengangkat TH K-2 sesuai dengan kebutuhan akan pegawai untuk posisi yang lowong. Pemerintah tetap tidak akan mengangkat TH K-2 untuk formasi atau bidang kerja yang tidak kekurangan pegawai. Selain itu, asas keadilan mempertimbangkan masa kerja TH K-2 yang akan diangkat.

Lowongan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat


PENGUMUMAN
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil / Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS / CASN)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar)
Formasi Tahun Anggaran 2014 – 2015
logo_jabar
Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibidang manajemen SDM aparatur dan mewujudkan reformasi sistem pengadaan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi, yang dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, tidak diskriminatif, dan bebas dari praktek KKN maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat – Pemprov Jabar akan mengadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun Anggaran 2014.
Formasi CPNS Jawa Barat 2014
JABATANPENDIDIKANGOL./RUANGALOKASIRENCANA PENEMPATAN
Guru SLB PertamaS1 Kependidikan Khusus/PLB spesialisasi Tuna NetraIII a2Dinas Pendidikan

S1 Kependidikan Khusus/PLB spesialisasi Tuna RunguIII a2

S1 Kependidikan Khusus/PLB spesialisasi Tuna GrahitaIII a2

S1 Kependidikan Khusus/PLB spesialisasi Tuna DaksaIII a2

S1 Kependidikan Khusus/PLB spesialisasi Tuna LarasIII a2
Dokter Spesialis Jiwa PertamaS2 Kedokteran JiwaIII b2Rumah Sakit Jiwa
Dokter Umum PertamaDokter
2Rumah Sakit Jiwa



2Rumah Sakit Paru Sidawangi



2Rumah Sakit Al Ihsan
Dokter Spesialis Paru PertamaS2 Kedokteran ParuIII b2Rumah Sakit Paru Sidawangi
Dokter Spesialis Bedah Tulang PertamaS2 Kedokteran Bedah TulangIII b1Rumah Sakit Al Ihsan
Dokter Spesialis Patologi Klinik PertamaS2 Kedokteran Patologi KlinikIII b1Rumah Sakit Al Ihsan
Dokter Spesialis Patologi Anatomi PertamaS2 Kedokteran Spesialis Patalogi AnatomiIII b1Rumah Sakit Al Ihsan
Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin PertamaS2 Kedokteran Spesialis Kulit dan KelaminIII b1Rumah Sakit Al Ihsan
Dokter Spesialis Penyakit Dalam PertamaS2 Kedokteran Penyakit DalamIII b2Rumah Sakit Al Ihsan
Dokter Spesialis Anak PertamaS2 Kedokteran AnakIII b2Rumah Sakit Al Ihsan
Pengelola dan Pemelihara Piranti ITDiploma III Teknik InformatikaII c2Sekretaris Daerah
Analis AnggaranSarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan di bidang Ilmu Akuntansi/Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/ Ekonomi Pembangunan/Ilmu Ekonomi Pembangunan/Ilmu Hukum/Manajemen/Statistik/Teknik Industri/Matematika/Ekonomi BisnisIII a2Sekretaris Daerah
Analis HukumSarjana (S1)/Diploma IV Ilmu Hukum PerdataIII a1Sekretaris Daerah
Analis Kelembagaan/OrganisasiSarjana (S1)/Diploma IV Manajemen SDMIII a1Sekretaris Daerah
Analis PemerintahanSarjana (S1)/Diploma IV Ilmu PemerintahanIII a1Sekretaris Daerah
Analis Materi SidangSarjana (S1)/Diploma IV Administrasi NegaraIII a2Sekretariat DPRD
Pengelola dan Pemelihara Piranti ITDiploma III Teknik InformatikaII c1Sekretariat DPRD
Pengelola PerpustakaanD III KearsipanII c1Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

D III KepustakaanII c2Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Pengelola dan Pemelihara Piranti ITDiploma III Ilmu KomputerII c1Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Penyuluh KearsipanS1/DIV KearsipanIII a1Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Analis KemasyarakatanS1/DIV Ilmu SosiologiIII a2Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Analis ParpolSarjana (S1)/Diploma IV IlmuIII a2Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Politik
Analis Kerjasama Lintas SektorS1/DIV Ilmu KomunikasiIII a2Badan Kerjasama Pembangunan Jabotabekjur
Analis Kerjasama Lintas SektorS1/DIV Ilmu PemerintahanIII a1Badan Koordinasi Pembangunan Pemerintah Wilayah I
Analis Kerjasama Lintas SektorS1/DIV Ilmu PemerintahanIII a1Badan Koordinasi Pembangunan Pemerintah Wilayah II
Analis Kerjasama Lintas SektorS1/DIV Ilmu PemerintahanIII a1Badan Koordinasi Pembangunan Pemerintah Wilayah III
Analis Kerjasama Lintas SektorS1/DIV Ilmu PemerintahanIII a1Badan Koordinasi Pembangunan Pemerintah Wilayah IV
Analis Konservasi air dan Lingkungan HidupS1/DIV Ilmu Teknis LingkunganIII a1Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Analis Konservasi air dan Lingkungan HidupS1/DIV Ilmu Teknik KimiaIII a1Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Analis KependudukanSarjana S1/DIV AntropologiIII a2Badan Pemberdayaan Perempuan Perlidungan Anak dan Keluarga Berencana
Analis Pemberdayaan Perempuan dan AnakSarjana (S1)/Diploma IV PsikologiIII a1Badan Pemberdayaan Perempuan Perlidungan Anak dan Keluarga Berencana
Penyuluh Sosial PertamaS1/ D IV Semua JurusanIII a1Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemabngunan Desa
Peneliti PertamaS1/ D IV Semua JurusanIII a2Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencana PertamaS1/ D IV Semua JurusanIII a1Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Analis PembangunanSarjana (S1)/Diploma IV EkonomiIII a1Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Analis Kerjasama Teknis dan Promosi IndrustriS1/DIV Manajemen BisnisIII a2Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah
Fasilitator PromosiDIII KomunikasiII c1Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah
Analis Data bidang Evaluasi dan Kerjasama PenelitianS1/DIV Sistem InformasiIII a1Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah
Analis Ketahanan PanganSarjana (S1)/Diploma IV Teknologi Pangan/Sosial EkonomiIII a1Badan Ketahanan Pangan Daerah
Arsiparis PelaksanaDIII Ilmu KearsipanII c1Badan Ketahanan Pangan Daerah
Analis BencanaS1/DIV Klimateologi, Geofisika, Meteologi, Teknik GeologiIII a2Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pranata TataprajaD III KepegawaianIII a2Badan Kepegawaian Daerah
Auditor PertamaS1/ D IV Semua JurusanIII a1Inspektorat
Pengawas Fisik PemukimanD III Arsitek, Teknik Sipil, Hidrologi, PlanologiII c2Dinas Pemukiman dan Perumahan
Teknik Tata Bangunan dan PerumahanD III Teknik SipilII c2Dinas Pemukiman dan Perumahan
Analis PerumahanS1/DIV Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Planologi, Teknik LingkunganIII a2Dinas Pemukiman dan Perumahan
Analis apresiasi karya seniS1/DIV Desain Grafis, Desain Komunikasi Visual dan MultimediaIII a1Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Analis Bahasa dan SastraSarjana (S1)/Diploma IV Bahasa dan Sastra SundaIII a1Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Analis Kesenian dan Budaya DaerahS1/DIV SosiologiIII a1Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pengelola Penilai Usaha PerkebuananDIII Manajemen PemasaranII c2Dinas Perkebunan
Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan AgrobisnisS1/DIV AgroteknologiIII a2Dinas Perkebunan
Analis Pakan TernakS1/DIV Nutrisi Makanan TernakIII a2Dinas Peternakan
Analis PengujianMagister S2 Teknik KimiaIII a1Dinas Peternakan
Analis Pakan TernakSarjana (S1)/Diploma IV Nutrisi Makanan TernakIII a1Dinas Peternakan
Analis Budidaya PerikananS1/DIV Sosial Ekonomi Industri PeternakanIII a2Dinas Perikanan dan Kelautan
Analis Mutu Hasil PerikananSarjana (S1)/Diploma IV Teknologi Hasil PerikananIII a2Dinas Perikanan dan Kelautan
Penyuluh Tenaga KerjaDiploma IV dan Sarjana (S1) Hubungan KemasyarakatanIII a1Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Analis Tenaga KerjaSarjana (S1)/Diploma IV Ilmu ManajemenIII a1Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Pranata KetransmigrasianD III Ilmu ManajemenII c1Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Juru MesinDiploma III Teknik MesinII c2Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Analis Masalah SosialS1/DIV SosiologiIII a2Dinas Sosial
Analis KeolahragaanS1/DIV Pendidikan KeolahragaanIII a2Dinas Olahraga dan Pemuda Daerah
Analis Konservasi KawasanS1/DIV KehutananIII a2Dinas Kehutanan
Analis Pendapatan DaerahS1/DIV ManajemenIII a1Dinas Pendapatan Daerah
Analis Pajak/Retribusi DaerahS1/DIV Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM)III a2Dinas Pendapatan Daerah
Penyuluh SosialS1 Semua JurusanIII a2Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Analis KoperasiSarjana (S1)/Diploma IV Ekonomi PembangunanIII a2Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penggerak Swadaya MasyarakatS1 Semua JurusanIII a2Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Analis KesyahbandaranS1/DIVSTTUIII a4Dinas Perhubungan
Analis Angkutan UdaraS1/DIVSTTUIII a1Dinas Perhubungan
Pengelola dan Pemelihara Piranti ITDiploma III Teknik InformatikaII c1Dinas Perhubungan
Analis dan Konservasi KawasanS1/DIV Ilmu Keluatan (Oceanografi)III a2Dinas Perhubungan
Analis Perhubungan dan TelekomunikasiDIII,S1/DIV Teknik ElektroIII a1Dinas Perhubungan
Analis Perhubungan dan TelekomunikasiDIII,S1/DIV TelekomunikasiIII a1Dinas Perhubungan
Pengelolaan Hubungan Kerjasama Usaha IndustriS1/DIV Hubungan InternasionalIII a2Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Analis Kejasama teknis dan Promosi IndustriSarjana (S1)/Diploma IV Bisnis dan ManajemenIII a2Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Analis Kejasama teknis dan Promosi IndustriS1/DIV Teknik IndustriIII a2Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Analis Sistem Informasi dan JaringanSarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan di bidang Ilmu Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/MatematikaIII a2Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadministrasi KeuanganDiploma III AkutansiII c2Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelola dan Pemelihara Piranti ITD III Sistem InformasiII c2Dinas Kesehatan
Analis LaboratoriumSarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan di bidang Ilmu Farmasi/Kedokteran/Kesehatan Masyarakat/Ilmu GiziIII a2Dinas Kesehatan
Analis Pembiayaan PertanianS1/DIV Ilmu PertanianIII a2Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Analis Ketahanan PanganS1/DIV Ilmu dan Teknologi PanganIII a2Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Analis JalanSarjana (S1)/Diploma IV Teknik SipilIII a2Dinas Bina Marga
Analis Pengembangan Insfrastruktur StandarSarjana (S1)/Diploma IV Teknik SipilIII a2Dinas Bina Marga
Analis KependidikanS1/DIV Psikologi Pendidikan dan BimbinganIII a2Dinas Pendidikan
Analis Potensi Sumber air TanahD III Teknik GeologiII c2Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Analis KetenagalistrikanSarjana (S1)/Diploma IV Teknik PlanologiIII a2Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Analis PembangunanSarjana (S1)/Diploma IV Teknik SipilIII a2Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Analis Optimasi AirSarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan di bidang Ilmu Teknik Lingkungan/Teknik Geologi/Teknik Sipil/Biologi/Geografi/Kimia/Teknik Pengelolaan Sumber Daya AirIII a2Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Analis Pemilihan UmumSarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan di bidang Hubungan Internasional/IlmuIII a2Komisi Pemilihan Umum
Politik/Ilmu Komunikasi/Hubungan Masyarakat/Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Umum
Pengadministrasi UmumD III KepegawaianII c1Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Pengadministrasi UmumD III KepegawaianII c2Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Barat
Analis Bidang PengawasanSarjana (S1)/Diploma IV SospolIII a2Komisi Pemilihan Umum
Analis Pelayanan PublikSarjana (S1)/Diploma IV PsikologiIII a2Rumah Sakit Jiwa
Pengadministrasi KeuanganDiploma III AkuntansiII c1Rumah Sakit Paru Sidawangi
Analis HukumSarjana (S1)/Diploma IV Ilmu HukumIII a1Rumah Sakit Paru Sidawangi
Pengadministrasi KeuanganDiploma III AkuntansiII c1Rumah Sakit Al Ihsan
Analis HukumSarjana (S1)/Diploma IV Ilmu HukumIII a1Rumah Sakit Al Ihsan
Analis HSE ( Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan) Serta SECURITYS1/D IV Kesehatan LingkunganIII a2Rumah Sakit Al Ihsan

Jumlah
172
Persyaratan Umum
  1. Warga Negara Indonesia
  2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun terhitung sampai dengan 1 Januari 2015;
  3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Anggota Kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai swasta;
  5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil
  6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan
  7. Mempunyai integritas tinggi dan berkelakuan baik serta bebas narkoba;
  8. Sehat jasmani dan rohani;
  9. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai
  10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Persyaratan Khusus
  1. Mempunyai KTP yang masih berlaku (bukan Resi atau KIPEM);
  2. Lulusan Diploma (DIII), Sarjana (S1/S2) atau Diploma (DIV) dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dengan IPK Minimal 2,75 dalam skala 4 yang terakreditasi minimal B;
  3. Untuk Lulusan Diploma (DIII/DIV) dan Sarjana (S1/S2) Luar Negeri harus disertai dengan Surat Keterangan Penyetaraan Ijasah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan IPK disamakan dengan Perguruan Tinggi Negeri;
  4. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan standar minimal TOEFL 450 ETS;
  5. Untuk Pendidikan Dokter Umum wajib melampirkan ijasah Pendidikan Profesi dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
  6. Untuk Ijasah sementara/Surat Keterangan Lulus/Bukti yudisium tidak berlaku;
  7. Untuk Bebas dari Pemakaian Narkoba dibuktikan dengan Asli Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Badan Narkoba Nasional/Kepolisian;
  8. Untuk Sehat Jasmani dibuktikan dengan Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
  9. Apabila salah satu point tersebut diatas tidak terpenuhi, maka peserta dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi
Pendaftaran CPNS Jawa Barat
Pendaftaran online melalui portal Panselnas untuk mendapatkan link registrasi, user dan password (Cek di email Anda)
Lalu dilanjutkan ke laman : http://sscn.bkn.go.id : untuk melakukan pengisian biodata dan memilih jabatan pada instansi yang dilamar.

Catatan:
  • Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 24 November 2014.
  • Pelamar yang tidak memenuhi syarat tidak akan diikutsertakan dalam tes
  • Pelamar tidak dipungut biaya apapun.
  • Setiap pelamar yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan atau tidak sesuai persyaratan umum dan khusus maka kelulusannya dibatalkan dan dapat dituntut sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Pelamar yang akan mengikuti tes CAT agar berpakaian rapih, bebas dan sopan serta menggunakan sepatu tertutup;
  • Peserta tidak diperkenankan memakai jeans/T-Shirt dan sepatu sandal pada saat pelaksanaan;
  • Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
  • Sumber

MenPAN-RB DimintaDPD Untuk Lebih Tegas Soal Nasib Honorer K2

DPD RI akan panggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi untuk membahas masalah honorer kategori dua (K2) yang asli namun gagal tes.

Menurut Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hoo, rapat ini akan melibatkan Komite I dan mengundang pengurus Forum Honorer Indonesia (FHI) untuk ikut hadir.

“Setelah kita mendengarkan masukan dari honorer K2 yang tergabung dalam FHI, kami putuskan dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat gabungan Komite I, III, MenPAN-RB, dan FHI,” kata Hardi di Jakarta, Rabu (19/11).

Dia menambahkan, DPD membutuhkan kejelasan tentang sikap pemerintah dalam menyelesaikan honorer K2. Mengingat waktu yang tersedia, yakni tahun anggaran 2014, sebentar lagi habis.

“Mau diangkat atau tidak honorer K2 ini pemerintah harus jelas. Jangan cuma janji-jani saja,” tegasnya.

Ditambahkan senator asal Gorontalo Hana Hasanah Fadel, dalam rapat gabungan nanti akan dibahas pula tentang kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang akan dimulai tahun depan.

“Insya Allah sebelum reses, rapat ini sudah dilaksanakan. Karena ini hal krusial yang harus diselesaikan pemerintah secepatnya,” tegas personil Komite I DPD RI ini.

Tes CPNS Pemkab Nunukan Dipastikan Pada 1-20 Desember Mendatang

Pelaksanaan tes seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Nunukan Formasi Umum tahun 2014 dipastikan berlangsung pada 1-10 Desember mendatang.

Kepastian jadwal pelaksanaan tes ini setelah Tim Teknis Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarmasin memastikan kelayakan dan kesiapan perangkat komputer untuk tes dengan sistem menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Begitu tim teknis menyatakan siap, suratnya langsung datang hari ini,” ujarnya.

Pihaknya, Selasa tadi sudah melakukan ujicoba peralatan komputer dengan melibatkan sejumlah calon peserta tes yang kebetulan bekerja sebagai tenaga honorer di sekitar Kantor Gabungan Dinas I, tempat pelaksanaan tes nantinya berlangsung.

“Kami juga sudah menyiapkan surat permintaan untuk simulasi. Kita rencanakan simulasi pada 26-27 Nopember,” ujarnya.

Setelah kepastian pelaksaan tes dimaksud, direncanakan Rabu besok BKDD Kabupaten Nunukan mengumumkan jadwal pengambilan nomor tes peserta melalui www.bkdd-nunukan.com

“Untuk pengambilan nomor rencananya diumumkan besok kalau ndak lusa. Kita umumkan jadwal masing-masing peserta,” ujarnya.

Dia mengatakan, usai mengumumkan jadwal tes setiap peserta, pengambilan nomor bisa dilakukan dua atau tiga hari setelah itu sampai sehari menjelang pelaksanaan tes. “Sehari sebelum jadwal tes masing-masing peserta dia masih bisa mengambil nomor tes,” ujarnya.

Kepala BKN Siap Diberhentikan Bila Ada Joki Tes CPNS

Kepala BKN Pusat, Eko Sutrisno, menegaskan bahwa dirinya siap diberhentikan dari jabatannya, bila dalam testing CPNS tahun ini (2014) yang sudah mulai berlangsung saat ini, ada bukti keterlibatan orang dalam BKN untuk menjadi joki atau untuk membantu meluluskan peserta yang ikut testing.

Penegasan itu disampaikannya saat ditanyai wartawan di Labuan Bajo, Kamis (13/11/2014) tentang kemungkinan adanya joki yang mempunyai jaringan dengan orang dalam BKN untuk meluluskan peserta testing dengan imbalan tertentu.

“Kalau ada yang main-main pasti dipecat. Kalau ada yang seperti itu, tanggung jawab saya. Saya siap diberhentikan jadi Kepala BKN. Saya jaga. Buktikan, cari, jangan hanya duga-duga dan mengira-ngira dan mengarang. Cari bukti. Termasuk orang itu (yang terlibat joki, Red) dipenjarakan,” tegas Eko, di sela-sela pantauan pelaksanaan testing CPNS hari pertama di Labuan Bajo.

Pihaknya sangat yakin, bahwa pelaksanaan testing dengan sistim Computer Asisted Test (CAT) kali ini sangat mudah bagi para peserta testing dan tidak akan bisa terjadi kebocoran soal.

“Mudah dioperasikan. Masyarakat jangan kwatir ngga mengerti komputer. Sepanjang ada jari tangannya insya allah akan bisa. Karena tinggal jeklik-jeklik aja,” kata Eko.

Dijelaskannya, bank soal dalam testing CPNS kali ini standar nasional yang sudah divalidasi dan dicoba di seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

“Saya yakin bisa dijawab oleh peserta karena di daerah lain skornya bagus. Sistem komputernya sangat sederhana. Setiap peserta dapat soal yang berbeda dengan bobot yang sama. Sistem ini dibangun dengan bank soal yang terdiri dari puluhan ribu. Pengiriman soal dari pusat ke instansi daerah sudah ada paspornya,” kata Eko.

Dengan demikian menurut dia, sangat sulit untuk terjadinya kebocoran soal. “Kalau toh bocor dari soal yang ribuan itu, orang-orang hebatlah itu,” kata Eko kepada wartawan.
Saat itu, dia sempat memberi pengarahan singkat kepada para peserta testing sesi pertama.

Eko memantau pelaksanaan testing hari pertama di Labuan Bajo bersama Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Utama BKN Pusat Kuspriyono Murdono dan Kepala BKN Regional X Denpasar, Made Ardita didampingi oleh Bupati Mabar Agustinus Ch Dula, Asisten III Mabar Agustinus Hama, Kepala BKD Mabar Mateus Ngabut dan Sekretaris BKD Mabar Thomas Faran.*

Seragam Baru PNS Sedot Rp 1,8 Miliar

Kabag Umum Pemkot Madiun Subakri menuturkan, sedikitnya ada dua pos anggaran yang bakal diajukan untuk pengadaan seragam baru bagi 5.850 PNS. Yakni, bujet untuk pengadaan pakaian dinas harian (PDH) warna keki (cokelat) komplet sebesar Rp 1,170 miliar dan pakaian dinas Korpri Rp 789.750 juta.

Subakri menuturkan, dua jenis pakaian dinas itu nanti berupa kain mentah. Masing-masing pegawai diberi keleluasaan untuk mengukur dan menjahitkan sendiri kain yang diterima. ”Untuk jenis pakaian keki, setiap orang mendapat dana Rp 175 ribu. Sementara itu, untuk jenis pakaian Korpri, setiap PNS memperoleh Rp 135 ribu,” ujarnya kemarin (14/11).

Biaya penjahitan, lanjut dia, dianggarkan Rp 110 ribu untuk jahit lengkap atasan dan bawahan. Sementara itu, khusus atasan saja, biaya jahit dipatok Rp 70 ribu. ”Untuk pegawai pria, nanti kami panggilkan penjahit lokal. Tapi, pegawai perempuan diberi ongkos biar dijahitkan sendiri,” paparnya.

Meski begitu, kata Subakri, pengadaan dua jenis pakaian dinas tersebut masih menunggu persetujuan dari dewan. Jika dikabulkan dan masuk APBD 2015, harga kain di pasaran perlu disurvei terlebih dahulu. ”Setelah itu, perlu uji laboratorium dan persiapan dokumen untuk masuk dalam LPSE (sistem layanan pengadaan secara elektronik, Red). Sebab, pengadaannya nanti harus melalui proses lelang,” ungkapnya.

Pengumuman Hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) BPKP


Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2014 tanggal 3 Oktober 2014 tentang nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar (TKD) seleksi CPNS tahun 2014, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3698/M.PAN-RB/10/2014 tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang informasi instansi yang akan melaksanakan Tes Kompetensi Bidang (TKB), dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/4266/M.PAN.RB/11/2014 tanggal 6 November 2014 tentang penyampaian daftar nilai TKD hasil seleksi CPNS 2014, dengan ini diumumkan sebagai berikut:
  • A. Pengumuman Hasil TKD
  • 1. TKD dengan menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT) telah diadakan pada tanggal 3 Oktober 2014 di Jakarta dan 28 Oktober 2014 di Medan dan Makassar.
  • 2. Ketentuan nilai ambang batas kelulusan TKD adalah per-sub-materi berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 29 tahun 2014 sebagai berikut:
    • a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah ≥ 70.
    • b. Tes Intelegensia Umum (TIU) adalah ≥ 75.
    • c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) adalah ≥ 126.
  • 3. Sesuai Surat Menpan-RB nomor B/4266/M.PAN.RB/11/2014 maka jumlah peserta TKD yang melampaui ambang batas kelulusan adalah sejumlah 123 orang dengan formasi sebagai berikut:
  • No Formasi Lolos TKD:
    • 1 Auditor Pertama – S-2 Kebijakan Publik 2
    • 2 Auditor Pertama – S-2 Psikologi 3
    • 3 Auditor Pertama – S-2 Manajemen Pendidikan 5
    • 4 Auditor Pertama – S-1 Akuntansi 25
    • 5 Auditor Pertama – S-1 Manajemen dan Ekonomi 66
    • 6 Auditor Pertama – S-1 Teknologi Informasi 8
    • 7 Auditor Pertama – S-1 Science dan Teknologi 4
    • 8 Auditor Pertama – S-1 Hukum 9
    • 9 Auditor Pertama – S-1 Statistik 1
    • Jumlah 123
  • 4. Peserta yang dinyatakan lulus TKD dan berhak mengikuti ujian tahap berikutnya yaitu TKB Kemampuan Bahasa Inggris dan Wawancara, yang akan dilaksanakan pada tanggal 24, 25, dan 28 November 2014 sebagaimana pada lampiran 1 pengumuman ini.
Nama Peserta TKB:
Pengumuman lengkap dapat dilihat di laman bpkp.go.id

Nilai Hasil Ujian CPNS Denpasar Langsung Keluar

Skor nilai ujian dari para peserta testing CPNS, langsung keluar setelah peserta meninggalkan ruangan ujian sehabis mengerjakan soal.

Lembaran skor penilaian tersebutpun langsung ditempel di luar ruangan setiap selesai ujian.

Demikian yang disampaikan oleh petugas dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional X Denpasar, Ade Judi Basma Hantana, didampingi dua petugas BKN lainnya saat penyerahan master soal ujian CPNS di ruangan Bupati Mabar, Rabu (12/11/2014).

Master soal tersebut dalam bentuk Compag Disk (CD) dan langsung dimasukan ke dalam server.

Ade menjelaskan, setengah jam sebelum ujian atau testing berlangsung, petugas akan memberikan penjelasan-penjelasan termasuk menayangkan video petunjuk tekhnis tentang tata cara penggunaan aplikasi saat ujian berlangsung.

“Untuk sistem penilaian, skornya langsung keluar begitu peserta keluar dari ruangan. Karena akan muncul di dalam layar monitor. Ada tiga  komponen dalam tes, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK, Tes Intelejensia Umur (TIU) dan Tes Karakter Pribadi (TKP),” kata Ade.

Dia menjelaskan, nilai ambang batas untuk TWK adalah 70, TIU 75 dan TKP 126.

“Untuk nilai skor total, misalnya nilainya tinggi. Tetapi kalau TWK hanya 65 berarti tidak mencapai ambang batas. Yang tentukan kelulusan atau yang punya kewenangan untuk penentuan kelulusan adalah Panselnas (Panitia Seleksi Nasional, Red). Mekanismenya, setelah memenuhi ambang batas, maka akan direngkingkan kembali atau diurut lagi. Siapa yang tertinggi maka dia yang lulus,” jelas Ade.*

Meskipun Bisa Rekrut Guru dan Tenaga Medis Tapi Dibatasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengakui tidak bisa menutup seluruhnya penerimaan pegawai.

Alasannya, di daerah masih banyak yang membutuhkan tenaga pelayanan dasar seperti tenaga kesehatan dan pendidik.

“Memang rekrutmen CPNS tidak bisa tutup sepenuhnya, karena di daerah masih kekurangan tenaga pelayanan dasar,” kata Kabid Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Diah Faras saat menerima legislator Kabupaten Sukoharjo dan Provinsi Bangka Belitung, Kamis (13/11).

Meski begitu, Diah menyatakan, aturan moratorium di 2015 seperti apa belum ditetapkan. Saat ini, pihaknya menunggu petunjuk dari Presiden Jokowi, formasi mana saja yang akan ditutup dan dibuka.

“Kalau nanti tenaga pendidik dan kesehatan tetap diberikan formasi, bukan berarti seluruh daerah bisa diberikan formasi. Aturan mainnya akan tetap kita berlakukan seperti rekrutmen sebelumnya,” tegas Diah.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi daerah adalah belanja pegawainya maksimal 50 persen, ada pemetaan pegawai, dan letak geografis. Kalau belanja pegawainya di atas 50 persen, instansinya tidak akan diberikan formasi.

Demikian juga letak geografis, bagi daerah yang terdiri dari pulau-pulau, pegunungan, dan jaraknya jauh dengan layanan pendidikan maupun kesehatan akan diberikan prioritas.

Setiap Instansi Tinggal Umumkan Saja Hasil Tes CPNS Olahan Panselnas

Hampir sebagian besar instansi pusat sudah umumkan kelulusan Tes CPNS 2014. Sedangkan instansi daerah baru beberapa saja karena banyak yang masih proses penerimaan.

Meski kelulusan diumumkan oleh masing-masing instansi, namun hasilnya merupakan hasil olahan Panselnas.

Menurut Kabid Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Diah Faraz, data hasil tes kompetensi dasar (TKD) yang diserahkan Panselnas ke instansi berisi nama peserta, nomor ujian, serta nilai.

Panselnas menyodorkan seluruh nilai peserta baik yang memenuhi passing grade maupun tidak memenuhi.

“Kalau instansi A peserta tesnya ada 500 orang, semuanya kita serahkan hasil TKD. Rangkingnya satu sampai 500. Di dalamnya ada keterangan memenuhi passing grade atau tidak,” terangnya di Jakarta, Kamis (13/11).

Untuk penentuan kelulusannya, setiap pejabat pembina kepegawaian tinggal mengambil rangking berdasarkan formasi yang tersedia. Contohnya, formasi instansi A untuk jabatan guru Matematika ada lima, maka diambil nama yang ada di rangking 1 sampai rangking 5.

“Data ini tidak bisa mainkan daerah, karena setiap peserta tahu berapa nilainya. Karena itu kalau tidak ingin ada masalah, jangan mengutak-atik data yang sudah ada. Sistem sekarang sudah sangat transparan, jadi tidak ada celah untuk dimanipulasi,” tandasnya.

Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Daerah Diprediksi Akhir Tahun

Jadwal pengumuman hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Boyolali hingga saat ini masih belum jelas. Pengumuman peserta yang lolos seleksi CPNS masih menunggu panitia seleksi nasional (Panselnas).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boyolali, Karsino, mengatakan pengumuman hasil seleksi CPNS merupakan kewenangan Panselnas. Selain itu, sampai saat ini masih ada proses seleksi atau tes CPNS yang diselenggarakan di tingkat Provinsi Jateng.

“Sehingga sampai saat ini kami masih menunggu untuk pengumuman hasil seleksi CPNS. Ya, kami masih menunggu Panselnas, karena kewenangannya memang ada di sana [Panselnas],” kata Karsino saat dimintai informasi wartawan, Senin (3/11/2014).

Karsino mengatakan meski tidak bisa memastikan, pihaknya memprediksi pengumuman hasil seleksi CPNS Boyolali yang diselenggarakan pada pada 15, 16, dan 17 Oktober tersebut, sudah muncul pada Desember tahun ini. “Kami memprediksi pengumuman hasil seleksi selambatnya pada akhir tahun ini. Kami meminta supaya peserta tes untuk bersabar,” ujar Karsino.

Sebagai informasi, terdapat 3.256 berkas lamaran CPNS diterima pihak BKD Boyolali. Setelah dilakukan verifikasi berkas lamaran, sebanyak 2.537 berkas dinyatakan memenuhi syarat dan mengikuti ujian. Ribuan pelamar tersebut bersaing untuk memperebutkan 36 lowongan dari tiga jenis formasi CPNS yang dibuka Pemkab Boyolali.

‘TOEFL’ tidak Sesuai, Peserta Berguguran.

Jakarta, Humas BKN – Berusaha, berdoa, dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Hasil apapun yang kalian dapatkan, patut disyukuri. Lulus atau tidak, serahkan kepada Tuhan. Arahan ini disampaikan Ketua Panitia Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Badan Kepegawaian Negara (BKN) Sudwidjo Kuspriyo Murdono saat membuka secara resmi pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) pada seleksi CPNS BKN Tahun Anggaran (TA) 2014, di Laboratorium Computer Assisted Test (CAT) Kantor Pusat BKN, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Lebih lanjut Kuspriyo mengatakan ibarat ‘tak ada gading yang tak retak’, di dunia ini tidak ada yang sempurna. “Jadi, walaupun hasil tes dirasa belum sempurna, jangan berkecil hati, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan,” ujarnya seraya menghampiri dan menyalami peserta yang mayoritas terlihat tegang. “Kok pada dingin tangannya?,” canda Kuspriyo saat menyalami beberapa peserta tes. Sontak hal tersebut memecah ketegangan sebelum tes dimulai. “Rileks saja, didoakan yang terbaik kok, ya,” tutup Kuspriyo seraya meninggalkan ruangan tes.

Menurut pantauan Hubungan Masyarakat (Humas) BKN, pada sesi I yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB, ruang tes yang seyogyanya terisi penuh, nampak lengang. Hal ini disebabkan banyak dari pelamar tereliminir sesaat sebelum tes dimulai. “Banyak peserta yang gugur saat verifikasi berkas, mayoritas sertifikat Test of English as a Foreign Language (TOEFL) tidak sesuai,” papar Weni Maryanita, panitia pengadaan CPNS BKN TA 2014. Weni menambahkan, khusus untuk persyaratan sertifikat TOEFL, masa berlaku sertifikat ialah 2 tahun sejak dikeluarkan dan berlaku maksimal tanggal 12 September 2014. “Panitia berusaha konsisten pada aturan yang ada, maka banyak dari peserta yang gugur saat verifikasi berkas, hanya karena sertifikat TOEFL yang dimiliki tidak sesuai dengan persyaratan yang diminta,” tegas Weni.

Seperti diketahui sebelumnya, pelamar yang berhasil lolos seleksi adminitrasi CPNS BKN berjumlah 8453 peserta dan formasinya tersebar di 15 kantor BKN yang ada di Indonesia. Khusus untuk formasi di Kantor BKN Pusat, jumlah pelamar yang berhasil lolos seleksi administrasi berjumlah 2706 peserta. Pelaksanaan tes rencananya berlangsung selama 4 hari dan 5 sesi untuk tiap harinya. “Dengan jumlah peserta yang ada, rencana tes berlangsung selama 4 hari. Per hari 5 sesi,” pungkas Weni.

Keuangan Memungkinkan - MenPAN-RB akan Cabut Moratorium CPNS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) akan cabut moratorium CPNS dengan memperhatikan beberapa hal salah satunya adalah jika kondisi keuangan sudah memungkinkan. Yuddy Chrisnandi selaku MenPAN-RB memang telah merencanakan moratorium PNS yang rencanyanya akan dijadwalkan selama 5 tahun ke depan, namun bisa saja dicabut ketika mencapai tahun ketiga. Kondisi keuangan negara adalah salah satu hal yang tidak dapat diabaikan. Sebagai contoh adalah dengan seiring berjalannya waktu ketika kondisi keuangan sudah kian membaik, pandangan masyarakat tentang kinerja PNS bagus, penataan organisasi sudah bagus, kompetensi meningkat, serta kebutuhan sudah mulai memadai, maka dari itu tentu akan lebih cepat untuk bisa membuka moratorium.

Dengan begitu masyarakat tidak perlu khawatir dengan rencana moratorium tersebut. Tujuan diadakannya moratorium itu sendiri adalah untuk mengurangi anggaran belanja aparatur negara disetiap instansi pemerintahan baik itu pusat maupun daerah. Anggaran tersebut nantinya akan dipindahkan untuk alokasi belanja pembangunan.

Alasan lain adalah untuk merespon kritik publik yang mengatakan bahwa PNS kerjanya hanya membaca koran, sebelum tepat jam pulang kantor para PNS sudah terlebih dulu meninggalkan ruangan, dan memperpanjang cuti lebaran sesuai kehendak sendiri.

"Jika kondisi bagus, kondisi keuangan memadai dan dan memang dibutuhkan pegawai dalam jumlah tertentu maka bisa saja dibuka (moratorium-red) lebih cepat," seru Yuddy. Pada dasarnya dengan jumlah PNS yang banyak tentu akan menambah beban biaya pegawai yang sangat besar pula, untuk itu pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan moratorium penerimaan PNS. Sampai saat ini jumlah PNS di Indonesia mencapai 4,32 juta orang. Penilaian masyarakat terhadap pegawai merupakan penilaian yang nyata, karena PNS memiliki tugas untuk melayani masyarakat secara langsung.

Jumlah PNS yang begitu banyak bisa menyebabkan kinerja PNS kurang maksimal dan kurang optimal. Dengan adanya moratorium diharapkan para pegawai yang telah memiliki jabatan lebih memaksimalkan kinerjanya, ditambah dengan tuntutan multi tasking (mempelajari dan menguasai setiap bidang pekerjaan) terutama tugas dari pegawai yang akan pensiun.

Setelah beberapa alasan diatas, pelaksanaan moratorium harus memerhatikan kondisi pegawai. Salah satu caranya adalah dengan menganalisa dan mengaudit beban kerja pegawai. Dari perhitungan ini maka akan diketahui apakah dengan cara moratorium akan produktif atau tidak, seperti tujuan dari awal yaitu untuk memenuhi efisiensi.

Selain tenaga medis dan guru, kementerian keuangan mengusulkan moratorium tidak diberlakukan untuk CPNS kementerian keuangan. Mengingat masih banyaknya kekurangan pegawai di kementerian ini, terutama untuk ditempatkan di direktorat pajak dan bea cukai.

Soal Moratorium CPNS, MenPAN-RB Dipanggil DPD

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bakal memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi. Pemanggilan ini berkaitan dengan masalah moratorium CPNS yang sudah meresahkan masyarakat di daerah.

"Moratorium ini sangat menggelisahkan daerah karena daerah lainnya masih membutuhkan pegawai. Kami akan memanggil MenPAN-RB untuk menanyakan sejauh mana kebijakan tersebut," kata anggota DPD, Hana Hasanah Fadel saat mendampingi Bupati Gorontalo Utara (Gorut) Indra Yasin di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Senin (10/11).

Dia menyebutkan, sebagai lembaga pengawas dan penengah, DPD akan menanyakan semua program Kementerian PAN-RB terkait dengan reformasi birokrasi terutama di bidang SDM Aparatur.

"Akan kami atur jadwal pemanggilannya, sebelum kami reses bulan depan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini raker dengan MenPAN-RB akan dilaksanakan," tuturnya.

Senator asal Gorontalo ini mencontohkan di wilayahnya masih membutuhkan pegawai. Jika nanti ada moratorium, akan banyak lulusan perguruan tinggi yang berprestasi tidak bisa berkesempatan ikut seleksi CPNS selama lima tahun.

"Ini harus dipertimbangkan lagi, nanti akan kami tanyakan alasan MenPAN-RB," tandasnya. (esy/jpnn)

Banyak Peserta TKD CPNS 2014 Kesulitan di Soal Wawasan Kebangsaan

Peserta yang mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) CPNS 2014 banyak yang sudah keluar ruangan tes. Padahal, waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal masih tersedia.”Sudah enggak tahu lagi jawabannya, mau diubah juga enggak tahu tapi sudah dijawab semua, yaudah keluar aja,” ungkap Reni Tri Oktaviyanti ketika ditemui usai melaksanakan tes TKD di Gedung BKN, Jakarta, Jumat (24/10/2014).

Wanita asal Pacitan Jawa Timur itu mengaku khawatir setelah melihat nilai hasil tesnya yang tertera di layar televisi Badan Kepegawaian Nasional (BKN). “Ada salah satu soal yang kurang dari nilai ambang batas, jadi deg-degan takut enggak lolos,” ucapnya.

Reni menjelaskan, total nilai untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 55 poin, Tes Intelegensia Umum (TIU) 110 poin, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 147 poin.

“Yang paling susah itu TWK, susah karena banyak undang-undangnya aku enggak ngerti, aku kurang 15 poin. Kalau yang paling mudah TKP karena hanya pandangan kita aja,” ucap dia.

Sebelumnya, Kasubag Publikasi dan Pengolahan Informasi BKN Tomy Donardi menyampaikan passing grade pada tahun lalu untuk Tes Intelegensia Umum (TIU) 75, 70 untuk Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan 105 untuk Tes Karakteristik Pribadi (TKP).

“Untuk tahun ini, TKP dinaikkan menjadi 126, sehingga jumlah totalnya menjadi 271,” ujar Tomy.

Namun, Tomy mengingatkan, walaupun total nilai peserta tinggi tetapi jika ada salah satu kelompok soal yang tidak memenuhi passing grade, peserta tes tetap tidak lulus. “Jadi selain nilainya harus tinggi, peserta harus memenuhi passing grade,” ungkap Tomy.

Selanjutnya, bagi peserta seleksi CPNS yang dinyatakan lolos TKD, dapat mengikuti tahap seleksi lanjutan, yakni tes kompetensi bidang (TKB) untuk instansi yang menyelenggarakan, sesuai regulasi tentunya.

Yakin Honorer K2 tak Terpengaruh Moratorium CPNS

Forum Tenaga Honorer Kategori 2 (FTHK2) Kabupaten Cirebon yakin kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang akan diterapkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi tidak mempengaruhi proses pemberkasan para tenaga honorer kategori II.

Menurut Ketua Forum Tenaga Honorer Kategori 2 (FTHK2) Kabupaten Cirebon, Wardi SPd, wacana yang disampaikan Yuddy baru sebatas rencana. Sementara, pemberkasan honorer K2 sudah berproses sebelum pergantian menteri.

“Kategori II akan berjalan terus, karena aturannya terpisah dengan CPNS umum,” tuturnya.

Meski demikian, harusnya pemerintah pusat melakukan evaluasi terlebih kebijakan moratorium selama dua tahun yang pernah dilakukan pemerintahan SBY.

“Harus dinilai dengan bijak, baik dan buruknya kebijakan tersebut harus di cross check sampai ke tingkat daerah. Panggil seluruh daerah mengenai kebutuhan pegawai di masing-masing instansinya. Misalnya, Kabupaten Cirebon, sampai saat ini kebutuhan pegawai masih kurang, dari 26 ribu orang yang dibutuhkan, baru terpenuhi 15 ribu saja, sehingga kurang 11 ribu orang pegawai,” ucapnya.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cirebon H Kalinga MM mengaku akan sekuat tenaga untuk mengupayakan persoalan honorer K2 bisa dituntaskan secepatnya.

Moratorium CPNS Selama 5 Tahun Masih Dikaji

Yuddy Cristabdu selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengatakan saat ini ia sedang sibuk dalam mengkaji kegiatan pelaksanaan moratorium Pegawai Negeri Sipil atau yang sering disebut dengan CPNS. Dengan keberadaan moratorium tersebut kini pemerintah mampu mengkaji adanya pengadaan dan jumlah PNS yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia mencapai kurang lebih 4,6 juta orang.

Jika penerimaan ini ditafsir begitu banyak maka ada kemungkinan penerimaan CPNS akan ditiadakan. Meskipun masih menjadi rencana atau polemic, tapi pihak pemerintah akan terus melakukan pemantauan. Jika dirasa tidak sesuai apalagi jika semua itu hanya akan mengganggu proses reformasi dan birokrasi yang ada di Indonesia.

Pemikiran yang sangat jernih untuk mengambil keputusan ini memang benar-benar harus dilakukan dengan baik. Namun disisi lain penambahan jumlah PNS nantinya disebabkan adanya kekurangan jumlah pegawai yang telah dikaji pada Kemenpan-RB. Yuddy juga tak lupa menambahkan bahwa terkait keseluruhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sudah melakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur yang sudah ada dan bagi mereka yang sudah lolos nantinya akan mengikuti proses selanjutnya. Hal ini memang wajib dilakukan dan pastinya sesuai dengan prosedur penerimaan yang sebelumnya telah ditetapkan oleh pihak panitia penyelenggaraan Tes CPNS.

Bagi mereka yang sudah lolos pada tahap pertama otomatis akan mengikuti tes yang berikutnya. Tentu mustahil jika orang yang sudah lolos pada tahap pertama tiba-tiba harus diberhentikan begitu saja. Hal ini memang harus tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ada.  Yuddy sebelumnya mengkaji adanya pelaksanaan moratorium ini setelah mendapatkan panggilan langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla.

Dimana dalam pertemuan resmi tersebut Jusuf Kalla memerintahkan Yuddy untuk bisa melaksanakan moratorium tersebut selama lima tahun kedepan. Semua tentu berharap keputusan ini bisa menjadi keputusan terbaik dan mampu memperbaiki proses reformasi dan birokrasi yang telah ada di Indonesia. Semoga sedikit ulasan menarik yang kami sampaikan mengenai CPNS diatas dapat menambah wawasan dan pengetahuan anda lebih banyak lagi mengenai hal tersebut. Semoga bermanfaat dan pantau terus perkembangan berita di Indonesia.

Ikuti Update Info CPNS 2014 di Facebook, klik LIKE

×

Ikuti Info CPNS di Google+

Ikuti Update Info CPNS 2014 di email

Masukkan email Anda: