Moratorium CPNS Tak Berlaku Bagi Lulusan Sekolah Kedinasan

Kebijakan adanya moratorium penerimaan CPNS yang akan dilaksanakan mulai tahun depan 2015, tidak akan berlaku bagi para lulusan sekolah kedinasan.

Hanya saja menurut Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, tidak semua lulusan sekolah  lolos kebijakan moratorium CPNS.

Pengecualian moratorium adalah sekolah ikatan dinas untuk jabatan fungsional tertentu. Misalnya, lulusan Badan Statistik, Sekolah Tinggi Akuntan Negeri, Akademi Maritim, dan lain-lain.

“Nanti akan dikaji lagi jenis-jenis lulusan ikatan dinas yang tidak masuk moratorium,” ujar Setiawan kepadaWartawan.

Dijelaskan juga, selain tenaga kesehatan dan pendidik masuk pengecualian, jabatan fungsional tertentu yang sifatnya langka akan tetap diberi peluang untuk diberikan formasi, tak terkena moratorium.

“Secara umum yang masih dibuka formasi tenaga pendidik dan kesehatan, tapi jabatan fungsional yang langka tetap kita buka kesempatan,” terangnya.

Sebaliknya jabatan fungsional yang sifatnya umum, tidak akan dibuka pendaftarannya. Sebab, sebagian besar PNS di Indonesia duduk di jabatan fungsional umum (administrasi).

Sebagian Data Guru Honorer Pemkab Banjarnegara Disinyalir Bodong

Data sebagian guru honorer di Pemkab Banjarnegara disinyalir bodong. Hal ini disampaikan oleh Ketua Forum Paguyuban Guru Sekolah Dasar (FPGSD) pemkab Banjarnegara, Titi Purwaningsih.

Menurutnya, sejumlah guru honorer diduga tidak memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Dia menyebut data honorer tersebut bodong lantaran tidak memenuhi PP Nomor 56 Tahun 2012.

Pada PP tersebut disebutkan bahwa seorang guru baru bisa masuk kategori honorer K2 jika aktif mengabdi minimal satu tahun per tanggal 31 Desember 2005 lalu. “Itu hanya di instansi atau sekolah negeri,” kata dia yang juga Ketua Forum Guru Honorer K2 tingkat nasional.

Persyaratan lainnya, yakni berusia antara minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun per tanggal 1 Januari 2006. Namun sebagian guru honorer yang lulus CPNS tahun lalu diduga tidak memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Diantaranya karena tidak sempat vakum dan tidak aktif mengajar terus menerus sejak mereka mulai menerima SK. Selain itu, kata dia, ada juga guru yang baru mengajar mulai bulan Februari 2005 maupun yang baru lulus 2006 namun bisa masuk sebagai tenaga honorer K2.

Dia menegaskan terus memperjuangkan akan memperjuangkan honorer K2 agar mereka bisa segera diangkat. Bila keuangan negara tidak memungkinkan pengangkatan serentak, maka bisa dilakukan pengangkatan secara bertahap.

Wakil Bupati Banjarnegara, Hadi Supeno mengakui ada guru yang tidak aktif. Bahkan, ada guru yang tidak aktif hingga dua tahun. Menurut dia, untuk mengetahui validitas data ini bisa dilakukan dengan mengecek langsung ke sekolah.

Dia mengatakan sebelumnya, banyak wiyata bakti hanya untuk memenuhi syarat supaya bisa masuk UT (Universitas Terbuka). Sehingga kepala sekolah mau menandatangani SK. Namun, SK tersebut terus berjalan dan digunakan sebagai persyaratan untuk masuk guru honorer K2.

Lantaran Pemalsuan Berkas, 21 CPNS di Tarakan Diberhentikan

Tenaga Honorer Kategori 2 (K2) yang selangkah lagi menjadi CPNS bisa diberhentikan bila terbukti mereka melakukan pemalsuan administrasi.

Hal ini ditegaskan Kepala BKD Kaltim, Yadi Robyan Noor, menyusul potensi pemalsuan SK pengangkatan K2, oleh para honorer.

Robi mengatakan, pemberhentian juga tetap dilakukan meski K2 tersebut telah diangkat menjadi CPNS.

“Misalkan sudah ditetapkan jadi CPNS nih. Tapi belakangan ada yang lapor, dan bisa membuktikan Sknya bodong, kita akan batalkan pengangkatannya,” tegas Robi.

Hal ini, kata Robi, pernah dilakukan BKD Kaltim di Tarakan beberapa tahun silam.

“Loh pernah dilakukan dulu. Ada 21 CPNS dari K2 di Tarakan yang kita batalkan belakangan, setelah ketahuan Sknya bodong,” ungkap Robi.

Kendati mengakui potensi beredarnya SK bodong tersebut. Namun Robi menyebut peluang lolosnya manipulasi syarat administrasi ini, sangat kecil.

“Susah sekarang pengawasan berjenjang dan berlapis. Lagi pula sekarang era keterbukaan. Siapa saja bisa melaporkan kalau punya bukti cukup,” sebutnya.

Seperti diketahui, tenaga honorer K2 yang lolos seleksi pengangkatan berkewajiban menyerahkan seluruh syarat administrasi, paling lambat akhir November ini.

“Tidak ada lagi toleransi. Lolos seleksi, tapi tak menyerahkan berkas sampai akhir November, akan dinyatakan gugur,” jelasnya.

Dalam tahap inilah, lanjut Robi, para honorer K2 yang selangkah lagi menjadi CPNS diminta membuktikan keabsahan seluruh berkas yang dimiliki, termasuk SK pengangkatan yang ditanda tangani kepala dinas, atau kepala Unit Pengelola Terpadu (UPT).

KemenPAN-RB Heran, Setiap Daerah Punya Banyak Honorer

KemenPAN-RB mempertanyakan sumber pendanaan gaji honorer kategori dua (K2) di daerah. Pasalnya, sumber gajinya bukan dari APBD atau APBN.

“Kami merasa aneh saja ketika daerah ngotot memperjuangkan honorer K2-nya. Padahal yang diperjuangkan ratusan sampai ribuan honorer per satu daerah saja,” kata Kabid Pengadaan Aparatur KemenPAN-RB Diah Faraz saat saat menerima DPRD Kab Bantul, Senin.

Jika satu wilayah bisa mempunyai lebih 200 honorer, Diah mengaku, tidak habis pikir dengan sumber gajinya. Sebab, ini justru akan menyulitkan daerah karena harus membayar honorernya.

“Saya dapat info mereka bayar dari dana BOS. Itu dana BOS sebenarnya untuk siswa dan operasional sekolah. Kalau harus bayar gaji honorer, kasihan siswanya,” ujarnya.

Itu sebabnya pemda diminta melakukan verifikasi dan validasi honorer K2 sedetil-sedetilnya sesuai format KemenPAN-RB untuk mengecek kebenaran datanya. Karena sebagian besar data yang diberikan daerah itu tidak masuk akal.

Baru 166 Daerah Yang Serahkan Data Verval Honorer K2

Instansi yang memasukkan data verifikasi dan validasi (verval) honorer kategori dua (K2) yang gagal tes, hingga saat ini sangatlah sedikit jumlahnya. Padahal, waktu penyelesaian honorer K2 tinggal sebulan lagi.

Kabag Pengaduan dan Pelayanan Informasi (PPI) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Nurhasni mengatakan, dari 500-an instansi yang memiliki honorer K2, baru 166 saja datanya telah masuk. Data tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan KemenPAN-RB).

“166 daerah ini sudah lengkap datanya disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak,” kata Nurhasni saat menerima anggota DPRD Bantul di Media Center KemenPAN-RB, Jakarta, Senin (24/11).

Dia menambahkan, belum clearnya data verval honorer K2 menyulitkan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Sebab dari data itu pemerintah bisa melihat apakah honorer K2 di daerah tersebut benar-benar diangkat sebagai honorer sesuai prosedur.

“Sebenarnya batas pemasukan data verval sampai 29 Agustus. Tapi nyatanya sampai sekarang belum semuanya. Sementara KemenPAN-RB tidak bisa langsung ambil putusan ditutup, karena pasti banyak daerah yang protes. Jadi kita posisinya serbasalah juga,” tandasnya.

Honorer K2 Ditarget Selesai Pada Bulan Desember Mendatang

Ratusan tenaga honorer kategori dua (K2) di lingkungan Pemko Medan yang lulus tes harus bersabar kembali. Sebab, BKN Regional VI Sumut Aceh masih memproses seluruh usulan pemberkasan honorer K2.

“Berkas honorer K2 yang masuk bukan hanya dari Medan, melainkan ada dari beberapa daerah lain. Dari 11 ribu honorer K2, baru 5.000 berkas yang masuk,” ujar Kepala BKN Regional VI Sumut Aceh, Nyoman Harsa, seperti diberitakan wartawan.

Mengenai honorer K2 Medan, Nyoman juga sudah mendapatkan informasi tentang kesediaan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk mempercepat proses keluarnya Nomor Induk Pegawai (NIP).

“Saya sedang berada di Nias, jadi belum sempat lihat berkasnya secara langsung. Anggota juga belum ada berikan laporan apakah SPTJM yang dikirimkan Pemko Medan sudah sesuai dengan Surat Edaran Kepala BKN,” jelasnya.

Walaupun demikian, pria berdarah Bali itu menargetkan seluruh permasalahan honorer K2 dapat diselesaikan pada bulan Desember mendatang. “Penetapan NIP itu ada di BKN pusat, tentu berkas honorer K2 akan kita kirimkan agar NIP dapat ditetapkan,” bebernya.

Nyoman meminta agar seluruh tenaga honorer K2 untuk tidak risau dengan adanya moratorium penerimaan PNS yang akan dilakukan oleh Pemerintahan saat ini. Sebab, hal itu tidak akan mempengaruhi banyak hal. “Kalau untuk tenaga honorer tidak termasuk moratorium, apalagi yang sudah dinyatakan lulus CPNS,” ucapnya mengakhiri.

Upaya Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin mendandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) untuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) disambut suka cita oleh Forum Honorer Indonesia (FHI).

Sebelumnya, Sekjen Presidium FHI Pusat, Eko Imam Suryanto mengaku lega proses honorer K2 sudah berada di Badan Kepegawaian Negera (BKN) Regional VI. “Tentu kami berharap BKN Regional secepatnya menuntaskan proses honorer K2 Medan,” ujar Eko.

Tentu FHI, kata dia, akan tetap mengawal proses di BKN, dan berharap sebelum bulan Desember seluruh NIP honorer K2 Medan sudah diterbitkan. “Mudah-mudahan penantian panjang tenaga honorer selama ini berbuah manis,” tandasnya.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus mendorong penyelesaian masalah nasib honorer K2 asli namun gagal tes November 2013. Dalam waktu dekat, Komite III DPD akan mempertemukan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi dengan para pengurus FHI.

Sekjen FHI Imam Eko Suryanto menjelaskan, agenda ini merupakan hasil pertemuan FHI dengan Komite III DPD pada 18 September 2014. “FHI dan seluruh tenaga Honorer di Indonesia mengucapkan terimakasih atas apresiasi DPD Komite III terkait permasalahan Tenaga Honorer di Indonesia,” terang Eko Imam dalam keterangannya, Minggu (23/11).

Eko menjelaskan, dalam pertemuan sebelum DPD masuk masa reses ini, selain membahas masalah nasib honorer K2, Yuddy juga akan dimintai penjelasan mengenai kebijakan moratorium penerimaan CPNS.

“Tentunya FHI sebagai wadah honorer semua kategori berharap sudah ada draft rumusan dari pihak pemerintah terkait skenario yang akan dibahas,” harapnya.

FHI juga akan menyiapkan data data pembanding yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut. “Tentunya yang paling penting adalah jumlah tenaga honorer dari semua bidang tugas, dengan harapan bisa dijadikan bahan kajian oleh pemerintah,” kata Eko, honorer K2 asal Medan itu.

Selain itu FHI juga akan menyiapkan bahan kajian terkait payung hukum untuk pengangkatan tenaga honorer, sekaligus aspek pelaksanaan. “Selanjutnya terkait hal diatas kami meminta kepada seluruh Pengurus Forum Honorer di daerah agar segera melakukan konsolidasi dan melakukan pendataan ulang Honorer yang ada di daerah baik itu yang K2 maupun Non Kategori,” kata dia.

FHI juga sudah menyiapkan format untuk pendataan dimaksud. “FHI juga meminta kepada seluruh Honorer di Indonesia untuk lebih kompak dan padu dalam satu gerak perjuangan, perbaikan nasib dan masa depan,” pungkasnya.

Data dari daerah diminta agar dikirim ke email: ekoimams@yahoo.co.id atau pramono_agus@yahoo.com atau langsung inbox ke akun Facebook FHI dan Hasbi Prabumulih. Paling lambat 4 Desember 2014.

Kabar Gembira, Pengangkatan Honorer K2 Dibuka Lagi

Ada Kabar gembira bagi para tenaga honorer kategori dua (TH K-2) yang tidak lulus ujian pengangkatan CPNS.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) sedang membuat formulasi baru untuk pengangkatan mereka menjadi abdi negara. Kebijakan itu ditargetkan mulai tahun depan.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, kantornya baru saja dilurug para TH K-2 yang tidak lulus tes.

”Mereka kecewa karena merasa sebagai TH K-2 yang valid tidak lulus ujian. Sedangkan TH K-2 yang tidak valid, banyak yang lulus ujian,” katanya di Jakarta (18/11).

Sebagaimana diketahui, tenaga honorer K-2 valid adalah yang memenuhi ketentuan pemerintah. Yaitu, sudah bekerja minimal satu tahun per 31 Desember 2005, mendapatkan gaji bulanan rutin yang bersumber dari APBN atau ABPD, dan tidak pernah putus bekerja sebagai tenaga honorer hingga tes pengangkatan CPNS 2014. Sedangkan yang tidak valid adalah yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut.

Herman mengatakan, berdasar data pemerintah, jumlah TH K-2 secara nasional mencapai 600 ribu orang. Sedangkan kuota pengangkatan CPNS menggunakan alokasi anggaran 2013 dan 2014, hanya sekitar 200 ribu kursi. Akibatnya, masih ada 400 ribu TH K-2 yang nasibnya sampai kini terkatung-katung.

Pejabat dari Sumedang, Jawa Barat, itu menjelaskan, setelah pengumuman kelulusan ujian TH K-2 menjadi CPNS beberapa bulan lalu, laporan kecurangan terus bermunculan. Para TH K-2 yang valid tetapi tidak lulus ujian nekat melaporkan rekan sesama TH K-2 yang tidak valid tetapi lulus ujian.

”Akhirnya, kami bongkar lagi dokumen kelulusan TH K-2 yang ada di Badan Kepegawaian Negara (BKN),” jelas Herman.

Hingga saat ini, BKN terus memerika ulang dokumen kelulusan TH K-2. Jika ditemukan, nama TH K-2 yang tidak valid tetapi lulus ujian langsung dicoret.

Dalam perkembangannya saat ini, para TH K-2 yang valid tetapi tidak lulus ujian mendesak supaya dimasukkan untuk menggantikan TH K-2 tak valid yang lulus ujian. Meskipun tampaknya hal itu mudah dilaksanakan, Herman mengatakan bahwa Kementerian PAN-RB akan membuat kajian sistem terlebih dahulu.

”Sampai saat ini belum bisa dijalankan sistem ganti nama secara langsung seperti itu,” katanya.

Kementerian PAN-RB saat ini menggodok formula baru pengangkatan TH K-2 yang benar-benar valid untuk menggantikan para TH K-2 bodong. Prinsip kebijakan itu adalah tidak melanggar ketentuan hukum, melihat profesionalitas pegawai, dan menjalankan aturan yang berkeadilan.

Pengangkatan secara profesional adalah mengangkat TH K-2 sesuai dengan kebutuhan akan pegawai untuk posisi yang lowong. Pemerintah tetap tidak akan mengangkat TH K-2 untuk formasi atau bidang kerja yang tidak kekurangan pegawai. Selain itu, asas keadilan mempertimbangkan masa kerja TH K-2 yang akan diangkat.

Lowongan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat


PENGUMUMAN
Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil / Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS / CASN)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar)
Formasi Tahun Anggaran 2014 – 2015
logo_jabar
Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi dibidang manajemen SDM aparatur dan mewujudkan reformasi sistem pengadaan Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi, yang dilaksanakan secara transparan, objektif, kompetitif, akuntabel, tidak diskriminatif, dan bebas dari praktek KKN maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat – Pemprov Jabar akan mengadakan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun Anggaran 2014.
Formasi CPNS Jawa Barat 2014
JABATANPENDIDIKANGOL./RUANGALOKASIRENCANA PENEMPATAN
Guru SLB PertamaS1 Kependidikan Khusus/PLB spesialisasi Tuna NetraIII a2Dinas Pendidikan

S1 Kependidikan Khusus/PLB spesialisasi Tuna RunguIII a2

S1 Kependidikan Khusus/PLB spesialisasi Tuna GrahitaIII a2

S1 Kependidikan Khusus/PLB spesialisasi Tuna DaksaIII a2

S1 Kependidikan Khusus/PLB spesialisasi Tuna LarasIII a2
Dokter Spesialis Jiwa PertamaS2 Kedokteran JiwaIII b2Rumah Sakit Jiwa
Dokter Umum PertamaDokter
2Rumah Sakit Jiwa



2Rumah Sakit Paru Sidawangi



2Rumah Sakit Al Ihsan
Dokter Spesialis Paru PertamaS2 Kedokteran ParuIII b2Rumah Sakit Paru Sidawangi
Dokter Spesialis Bedah Tulang PertamaS2 Kedokteran Bedah TulangIII b1Rumah Sakit Al Ihsan
Dokter Spesialis Patologi Klinik PertamaS2 Kedokteran Patologi KlinikIII b1Rumah Sakit Al Ihsan
Dokter Spesialis Patologi Anatomi PertamaS2 Kedokteran Spesialis Patalogi AnatomiIII b1Rumah Sakit Al Ihsan
Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin PertamaS2 Kedokteran Spesialis Kulit dan KelaminIII b1Rumah Sakit Al Ihsan
Dokter Spesialis Penyakit Dalam PertamaS2 Kedokteran Penyakit DalamIII b2Rumah Sakit Al Ihsan
Dokter Spesialis Anak PertamaS2 Kedokteran AnakIII b2Rumah Sakit Al Ihsan
Pengelola dan Pemelihara Piranti ITDiploma III Teknik InformatikaII c2Sekretaris Daerah
Analis AnggaranSarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan di bidang Ilmu Akuntansi/Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan/ Ekonomi Pembangunan/Ilmu Ekonomi Pembangunan/Ilmu Hukum/Manajemen/Statistik/Teknik Industri/Matematika/Ekonomi BisnisIII a2Sekretaris Daerah
Analis HukumSarjana (S1)/Diploma IV Ilmu Hukum PerdataIII a1Sekretaris Daerah
Analis Kelembagaan/OrganisasiSarjana (S1)/Diploma IV Manajemen SDMIII a1Sekretaris Daerah
Analis PemerintahanSarjana (S1)/Diploma IV Ilmu PemerintahanIII a1Sekretaris Daerah
Analis Materi SidangSarjana (S1)/Diploma IV Administrasi NegaraIII a2Sekretariat DPRD
Pengelola dan Pemelihara Piranti ITDiploma III Teknik InformatikaII c1Sekretariat DPRD
Pengelola PerpustakaanD III KearsipanII c1Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

D III KepustakaanII c2Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Pengelola dan Pemelihara Piranti ITDiploma III Ilmu KomputerII c1Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Penyuluh KearsipanS1/DIV KearsipanIII a1Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Analis KemasyarakatanS1/DIV Ilmu SosiologiIII a2Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Analis ParpolSarjana (S1)/Diploma IV IlmuIII a2Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Politik
Analis Kerjasama Lintas SektorS1/DIV Ilmu KomunikasiIII a2Badan Kerjasama Pembangunan Jabotabekjur
Analis Kerjasama Lintas SektorS1/DIV Ilmu PemerintahanIII a1Badan Koordinasi Pembangunan Pemerintah Wilayah I
Analis Kerjasama Lintas SektorS1/DIV Ilmu PemerintahanIII a1Badan Koordinasi Pembangunan Pemerintah Wilayah II
Analis Kerjasama Lintas SektorS1/DIV Ilmu PemerintahanIII a1Badan Koordinasi Pembangunan Pemerintah Wilayah III
Analis Kerjasama Lintas SektorS1/DIV Ilmu PemerintahanIII a1Badan Koordinasi Pembangunan Pemerintah Wilayah IV
Analis Konservasi air dan Lingkungan HidupS1/DIV Ilmu Teknis LingkunganIII a1Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Analis Konservasi air dan Lingkungan HidupS1/DIV Ilmu Teknik KimiaIII a1Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Analis KependudukanSarjana S1/DIV AntropologiIII a2Badan Pemberdayaan Perempuan Perlidungan Anak dan Keluarga Berencana
Analis Pemberdayaan Perempuan dan AnakSarjana (S1)/Diploma IV PsikologiIII a1Badan Pemberdayaan Perempuan Perlidungan Anak dan Keluarga Berencana
Penyuluh Sosial PertamaS1/ D IV Semua JurusanIII a1Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemabngunan Desa
Peneliti PertamaS1/ D IV Semua JurusanIII a2Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencana PertamaS1/ D IV Semua JurusanIII a1Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Analis PembangunanSarjana (S1)/Diploma IV EkonomiIII a1Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Analis Kerjasama Teknis dan Promosi IndrustriS1/DIV Manajemen BisnisIII a2Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah
Fasilitator PromosiDIII KomunikasiII c1Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah
Analis Data bidang Evaluasi dan Kerjasama PenelitianS1/DIV Sistem InformasiIII a1Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah
Analis Ketahanan PanganSarjana (S1)/Diploma IV Teknologi Pangan/Sosial EkonomiIII a1Badan Ketahanan Pangan Daerah
Arsiparis PelaksanaDIII Ilmu KearsipanII c1Badan Ketahanan Pangan Daerah
Analis BencanaS1/DIV Klimateologi, Geofisika, Meteologi, Teknik GeologiIII a2Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Pranata TataprajaD III KepegawaianIII a2Badan Kepegawaian Daerah
Auditor PertamaS1/ D IV Semua JurusanIII a1Inspektorat
Pengawas Fisik PemukimanD III Arsitek, Teknik Sipil, Hidrologi, PlanologiII c2Dinas Pemukiman dan Perumahan
Teknik Tata Bangunan dan PerumahanD III Teknik SipilII c2Dinas Pemukiman dan Perumahan
Analis PerumahanS1/DIV Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Teknik Planologi, Teknik LingkunganIII a2Dinas Pemukiman dan Perumahan
Analis apresiasi karya seniS1/DIV Desain Grafis, Desain Komunikasi Visual dan MultimediaIII a1Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Analis Bahasa dan SastraSarjana (S1)/Diploma IV Bahasa dan Sastra SundaIII a1Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Analis Kesenian dan Budaya DaerahS1/DIV SosiologiIII a1Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pengelola Penilai Usaha PerkebuananDIII Manajemen PemasaranII c2Dinas Perkebunan
Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan AgrobisnisS1/DIV AgroteknologiIII a2Dinas Perkebunan
Analis Pakan TernakS1/DIV Nutrisi Makanan TernakIII a2Dinas Peternakan
Analis PengujianMagister S2 Teknik KimiaIII a1Dinas Peternakan
Analis Pakan TernakSarjana (S1)/Diploma IV Nutrisi Makanan TernakIII a1Dinas Peternakan
Analis Budidaya PerikananS1/DIV Sosial Ekonomi Industri PeternakanIII a2Dinas Perikanan dan Kelautan
Analis Mutu Hasil PerikananSarjana (S1)/Diploma IV Teknologi Hasil PerikananIII a2Dinas Perikanan dan Kelautan
Penyuluh Tenaga KerjaDiploma IV dan Sarjana (S1) Hubungan KemasyarakatanIII a1Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Analis Tenaga KerjaSarjana (S1)/Diploma IV Ilmu ManajemenIII a1Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Pranata KetransmigrasianD III Ilmu ManajemenII c1Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Juru MesinDiploma III Teknik MesinII c2Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
Analis Masalah SosialS1/DIV SosiologiIII a2Dinas Sosial
Analis KeolahragaanS1/DIV Pendidikan KeolahragaanIII a2Dinas Olahraga dan Pemuda Daerah
Analis Konservasi KawasanS1/DIV KehutananIII a2Dinas Kehutanan
Analis Pendapatan DaerahS1/DIV ManajemenIII a1Dinas Pendapatan Daerah
Analis Pajak/Retribusi DaerahS1/DIV Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM)III a2Dinas Pendapatan Daerah
Penyuluh SosialS1 Semua JurusanIII a2Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Analis KoperasiSarjana (S1)/Diploma IV Ekonomi PembangunanIII a2Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Penggerak Swadaya MasyarakatS1 Semua JurusanIII a2Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Analis KesyahbandaranS1/DIVSTTUIII a4Dinas Perhubungan
Analis Angkutan UdaraS1/DIVSTTUIII a1Dinas Perhubungan
Pengelola dan Pemelihara Piranti ITDiploma III Teknik InformatikaII c1Dinas Perhubungan
Analis dan Konservasi KawasanS1/DIV Ilmu Keluatan (Oceanografi)III a2Dinas Perhubungan
Analis Perhubungan dan TelekomunikasiDIII,S1/DIV Teknik ElektroIII a1Dinas Perhubungan
Analis Perhubungan dan TelekomunikasiDIII,S1/DIV TelekomunikasiIII a1Dinas Perhubungan
Pengelolaan Hubungan Kerjasama Usaha IndustriS1/DIV Hubungan InternasionalIII a2Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Analis Kejasama teknis dan Promosi IndustriSarjana (S1)/Diploma IV Bisnis dan ManajemenIII a2Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Analis Kejasama teknis dan Promosi IndustriS1/DIV Teknik IndustriIII a2Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Analis Sistem Informasi dan JaringanSarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan di bidang Ilmu Teknik Informatika/Sistem Informasi/Ilmu Komputer/MatematikaIII a2Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengadministrasi KeuanganDiploma III AkutansiII c2Dinas Komunikasi dan Informatika
Pengelola dan Pemelihara Piranti ITD III Sistem InformasiII c2Dinas Kesehatan
Analis LaboratoriumSarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan di bidang Ilmu Farmasi/Kedokteran/Kesehatan Masyarakat/Ilmu GiziIII a2Dinas Kesehatan
Analis Pembiayaan PertanianS1/DIV Ilmu PertanianIII a2Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Analis Ketahanan PanganS1/DIV Ilmu dan Teknologi PanganIII a2Dinas Pertanian Tanaman Pangan
Analis JalanSarjana (S1)/Diploma IV Teknik SipilIII a2Dinas Bina Marga
Analis Pengembangan Insfrastruktur StandarSarjana (S1)/Diploma IV Teknik SipilIII a2Dinas Bina Marga
Analis KependidikanS1/DIV Psikologi Pendidikan dan BimbinganIII a2Dinas Pendidikan
Analis Potensi Sumber air TanahD III Teknik GeologiII c2Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Analis KetenagalistrikanSarjana (S1)/Diploma IV Teknik PlanologiIII a2Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Analis PembangunanSarjana (S1)/Diploma IV Teknik SipilIII a2Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Analis Optimasi AirSarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan di bidang Ilmu Teknik Lingkungan/Teknik Geologi/Teknik Sipil/Biologi/Geografi/Kimia/Teknik Pengelolaan Sumber Daya AirIII a2Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Analis Pemilihan UmumSarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan di bidang Hubungan Internasional/IlmuIII a2Komisi Pemilihan Umum
Politik/Ilmu Komunikasi/Hubungan Masyarakat/Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Umum
Pengadministrasi UmumD III KepegawaianII c1Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Pengadministrasi UmumD III KepegawaianII c2Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Jawa Barat
Analis Bidang PengawasanSarjana (S1)/Diploma IV SospolIII a2Komisi Pemilihan Umum
Analis Pelayanan PublikSarjana (S1)/Diploma IV PsikologiIII a2Rumah Sakit Jiwa
Pengadministrasi KeuanganDiploma III AkuntansiII c1Rumah Sakit Paru Sidawangi
Analis HukumSarjana (S1)/Diploma IV Ilmu HukumIII a1Rumah Sakit Paru Sidawangi
Pengadministrasi KeuanganDiploma III AkuntansiII c1Rumah Sakit Al Ihsan
Analis HukumSarjana (S1)/Diploma IV Ilmu HukumIII a1Rumah Sakit Al Ihsan
Analis HSE ( Kesehatan, Keselamatan dan Lingkungan) Serta SECURITYS1/D IV Kesehatan LingkunganIII a2Rumah Sakit Al Ihsan

Jumlah
172
Persyaratan Umum
  1. Warga Negara Indonesia
  2. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 35 tahun terhitung sampai dengan 1 Januari 2015;
  3. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
  4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/Anggota TNI/Anggota Kepolisian, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai swasta;
  5. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil
  6. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan
  7. Mempunyai integritas tinggi dan berkelakuan baik serta bebas narkoba;
  8. Sehat jasmani dan rohani;
  9. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai
  10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Persyaratan Khusus
  1. Mempunyai KTP yang masih berlaku (bukan Resi atau KIPEM);
  2. Lulusan Diploma (DIII), Sarjana (S1/S2) atau Diploma (DIV) dari Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta dengan IPK Minimal 2,75 dalam skala 4 yang terakreditasi minimal B;
  3. Untuk Lulusan Diploma (DIII/DIV) dan Sarjana (S1/S2) Luar Negeri harus disertai dengan Surat Keterangan Penyetaraan Ijasah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan IPK disamakan dengan Perguruan Tinggi Negeri;
  4. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan standar minimal TOEFL 450 ETS;
  5. Untuk Pendidikan Dokter Umum wajib melampirkan ijasah Pendidikan Profesi dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku;
  6. Untuk Ijasah sementara/Surat Keterangan Lulus/Bukti yudisium tidak berlaku;
  7. Untuk Bebas dari Pemakaian Narkoba dibuktikan dengan Asli Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Badan Narkoba Nasional/Kepolisian;
  8. Untuk Sehat Jasmani dibuktikan dengan Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
  9. Apabila salah satu point tersebut diatas tidak terpenuhi, maka peserta dinyatakan gugur dalam seleksi administrasi
Pendaftaran CPNS Jawa Barat
Pendaftaran online melalui portal Panselnas untuk mendapatkan link registrasi, user dan password (Cek di email Anda)
Lalu dilanjutkan ke laman : http://sscn.bkn.go.id : untuk melakukan pengisian biodata dan memilih jabatan pada instansi yang dilamar.

Catatan:
  • Pendaftaran dibuka sampai dengan tanggal 24 November 2014.
  • Pelamar yang tidak memenuhi syarat tidak akan diikutsertakan dalam tes
  • Pelamar tidak dipungut biaya apapun.
  • Setiap pelamar yang memberikan data dan informasi yang tidak benar dan bersifat merugikan atau tidak sesuai persyaratan umum dan khusus maka kelulusannya dibatalkan dan dapat dituntut sesuai ketentuan yang berlaku.
  • Pelamar yang akan mengikuti tes CAT agar berpakaian rapih, bebas dan sopan serta menggunakan sepatu tertutup;
  • Peserta tidak diperkenankan memakai jeans/T-Shirt dan sepatu sandal pada saat pelaksanaan;
  • Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
  • Sumber

MenPAN-RB DimintaDPD Untuk Lebih Tegas Soal Nasib Honorer K2

DPD RI akan panggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi untuk membahas masalah honorer kategori dua (K2) yang asli namun gagal tes.

Menurut Ketua Komite III DPD RI Hardi Selamat Hoo, rapat ini akan melibatkan Komite I dan mengundang pengurus Forum Honorer Indonesia (FHI) untuk ikut hadir.

“Setelah kita mendengarkan masukan dari honorer K2 yang tergabung dalam FHI, kami putuskan dalam waktu dekat ini akan melakukan rapat gabungan Komite I, III, MenPAN-RB, dan FHI,” kata Hardi di Jakarta, Rabu (19/11).

Dia menambahkan, DPD membutuhkan kejelasan tentang sikap pemerintah dalam menyelesaikan honorer K2. Mengingat waktu yang tersedia, yakni tahun anggaran 2014, sebentar lagi habis.

“Mau diangkat atau tidak honorer K2 ini pemerintah harus jelas. Jangan cuma janji-jani saja,” tegasnya.

Ditambahkan senator asal Gorontalo Hana Hasanah Fadel, dalam rapat gabungan nanti akan dibahas pula tentang kebijakan moratorium penerimaan CPNS yang akan dimulai tahun depan.

“Insya Allah sebelum reses, rapat ini sudah dilaksanakan. Karena ini hal krusial yang harus diselesaikan pemerintah secepatnya,” tegas personil Komite I DPD RI ini.

Tes CPNS Pemkab Nunukan Dipastikan Pada 1-20 Desember Mendatang

Pelaksanaan tes seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Nunukan Formasi Umum tahun 2014 dipastikan berlangsung pada 1-10 Desember mendatang.

Kepastian jadwal pelaksanaan tes ini setelah Tim Teknis Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Banjarmasin memastikan kelayakan dan kesiapan perangkat komputer untuk tes dengan sistem menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

“Begitu tim teknis menyatakan siap, suratnya langsung datang hari ini,” ujarnya.

Pihaknya, Selasa tadi sudah melakukan ujicoba peralatan komputer dengan melibatkan sejumlah calon peserta tes yang kebetulan bekerja sebagai tenaga honorer di sekitar Kantor Gabungan Dinas I, tempat pelaksanaan tes nantinya berlangsung.

“Kami juga sudah menyiapkan surat permintaan untuk simulasi. Kita rencanakan simulasi pada 26-27 Nopember,” ujarnya.

Setelah kepastian pelaksaan tes dimaksud, direncanakan Rabu besok BKDD Kabupaten Nunukan mengumumkan jadwal pengambilan nomor tes peserta melalui www.bkdd-nunukan.com

“Untuk pengambilan nomor rencananya diumumkan besok kalau ndak lusa. Kita umumkan jadwal masing-masing peserta,” ujarnya.

Dia mengatakan, usai mengumumkan jadwal tes setiap peserta, pengambilan nomor bisa dilakukan dua atau tiga hari setelah itu sampai sehari menjelang pelaksanaan tes. “Sehari sebelum jadwal tes masing-masing peserta dia masih bisa mengambil nomor tes,” ujarnya.

Kepala BKN Siap Diberhentikan Bila Ada Joki Tes CPNS

Kepala BKN Pusat, Eko Sutrisno, menegaskan bahwa dirinya siap diberhentikan dari jabatannya, bila dalam testing CPNS tahun ini (2014) yang sudah mulai berlangsung saat ini, ada bukti keterlibatan orang dalam BKN untuk menjadi joki atau untuk membantu meluluskan peserta yang ikut testing.

Penegasan itu disampaikannya saat ditanyai wartawan di Labuan Bajo, Kamis (13/11/2014) tentang kemungkinan adanya joki yang mempunyai jaringan dengan orang dalam BKN untuk meluluskan peserta testing dengan imbalan tertentu.

“Kalau ada yang main-main pasti dipecat. Kalau ada yang seperti itu, tanggung jawab saya. Saya siap diberhentikan jadi Kepala BKN. Saya jaga. Buktikan, cari, jangan hanya duga-duga dan mengira-ngira dan mengarang. Cari bukti. Termasuk orang itu (yang terlibat joki, Red) dipenjarakan,” tegas Eko, di sela-sela pantauan pelaksanaan testing CPNS hari pertama di Labuan Bajo.

Pihaknya sangat yakin, bahwa pelaksanaan testing dengan sistim Computer Asisted Test (CAT) kali ini sangat mudah bagi para peserta testing dan tidak akan bisa terjadi kebocoran soal.

“Mudah dioperasikan. Masyarakat jangan kwatir ngga mengerti komputer. Sepanjang ada jari tangannya insya allah akan bisa. Karena tinggal jeklik-jeklik aja,” kata Eko.

Dijelaskannya, bank soal dalam testing CPNS kali ini standar nasional yang sudah divalidasi dan dicoba di seluruh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia.

“Saya yakin bisa dijawab oleh peserta karena di daerah lain skornya bagus. Sistem komputernya sangat sederhana. Setiap peserta dapat soal yang berbeda dengan bobot yang sama. Sistem ini dibangun dengan bank soal yang terdiri dari puluhan ribu. Pengiriman soal dari pusat ke instansi daerah sudah ada paspornya,” kata Eko.

Dengan demikian menurut dia, sangat sulit untuk terjadinya kebocoran soal. “Kalau toh bocor dari soal yang ribuan itu, orang-orang hebatlah itu,” kata Eko kepada wartawan.
Saat itu, dia sempat memberi pengarahan singkat kepada para peserta testing sesi pertama.

Eko memantau pelaksanaan testing hari pertama di Labuan Bajo bersama Pelaksana Tugas (PLT) Sekretaris Utama BKN Pusat Kuspriyono Murdono dan Kepala BKN Regional X Denpasar, Made Ardita didampingi oleh Bupati Mabar Agustinus Ch Dula, Asisten III Mabar Agustinus Hama, Kepala BKD Mabar Mateus Ngabut dan Sekretaris BKD Mabar Thomas Faran.*

Seragam Baru PNS Sedot Rp 1,8 Miliar

Kabag Umum Pemkot Madiun Subakri menuturkan, sedikitnya ada dua pos anggaran yang bakal diajukan untuk pengadaan seragam baru bagi 5.850 PNS. Yakni, bujet untuk pengadaan pakaian dinas harian (PDH) warna keki (cokelat) komplet sebesar Rp 1,170 miliar dan pakaian dinas Korpri Rp 789.750 juta.

Subakri menuturkan, dua jenis pakaian dinas itu nanti berupa kain mentah. Masing-masing pegawai diberi keleluasaan untuk mengukur dan menjahitkan sendiri kain yang diterima. ”Untuk jenis pakaian keki, setiap orang mendapat dana Rp 175 ribu. Sementara itu, untuk jenis pakaian Korpri, setiap PNS memperoleh Rp 135 ribu,” ujarnya kemarin (14/11).

Biaya penjahitan, lanjut dia, dianggarkan Rp 110 ribu untuk jahit lengkap atasan dan bawahan. Sementara itu, khusus atasan saja, biaya jahit dipatok Rp 70 ribu. ”Untuk pegawai pria, nanti kami panggilkan penjahit lokal. Tapi, pegawai perempuan diberi ongkos biar dijahitkan sendiri,” paparnya.

Meski begitu, kata Subakri, pengadaan dua jenis pakaian dinas tersebut masih menunggu persetujuan dari dewan. Jika dikabulkan dan masuk APBD 2015, harga kain di pasaran perlu disurvei terlebih dahulu. ”Setelah itu, perlu uji laboratorium dan persiapan dokumen untuk masuk dalam LPSE (sistem layanan pengadaan secara elektronik, Red). Sebab, pengadaannya nanti harus melalui proses lelang,” ungkapnya.

Pengumuman Hasil Tes Kompetensi Dasar (TKD) BPKP


Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 29 tahun 2014 tanggal 3 Oktober 2014 tentang nilai ambang batas Tes Kompetensi Dasar (TKD) seleksi CPNS tahun 2014, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/3698/M.PAN-RB/10/2014 tahun 2014 tanggal 6 Oktober 2014 tentang informasi instansi yang akan melaksanakan Tes Kompetensi Bidang (TKB), dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/4266/M.PAN.RB/11/2014 tanggal 6 November 2014 tentang penyampaian daftar nilai TKD hasil seleksi CPNS 2014, dengan ini diumumkan sebagai berikut:
  • A. Pengumuman Hasil TKD
  • 1. TKD dengan menggunakan sistem Computer Asissted Test (CAT) telah diadakan pada tanggal 3 Oktober 2014 di Jakarta dan 28 Oktober 2014 di Medan dan Makassar.
  • 2. Ketentuan nilai ambang batas kelulusan TKD adalah per-sub-materi berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 29 tahun 2014 sebagai berikut:
    • a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) adalah ≥ 70.
    • b. Tes Intelegensia Umum (TIU) adalah ≥ 75.
    • c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) adalah ≥ 126.
  • 3. Sesuai Surat Menpan-RB nomor B/4266/M.PAN.RB/11/2014 maka jumlah peserta TKD yang melampaui ambang batas kelulusan adalah sejumlah 123 orang dengan formasi sebagai berikut:
  • No Formasi Lolos TKD:
    • 1 Auditor Pertama – S-2 Kebijakan Publik 2
    • 2 Auditor Pertama – S-2 Psikologi 3
    • 3 Auditor Pertama – S-2 Manajemen Pendidikan 5
    • 4 Auditor Pertama – S-1 Akuntansi 25
    • 5 Auditor Pertama – S-1 Manajemen dan Ekonomi 66
    • 6 Auditor Pertama – S-1 Teknologi Informasi 8
    • 7 Auditor Pertama – S-1 Science dan Teknologi 4
    • 8 Auditor Pertama – S-1 Hukum 9
    • 9 Auditor Pertama – S-1 Statistik 1
    • Jumlah 123
  • 4. Peserta yang dinyatakan lulus TKD dan berhak mengikuti ujian tahap berikutnya yaitu TKB Kemampuan Bahasa Inggris dan Wawancara, yang akan dilaksanakan pada tanggal 24, 25, dan 28 November 2014 sebagaimana pada lampiran 1 pengumuman ini.
Nama Peserta TKB:
Pengumuman lengkap dapat dilihat di laman bpkp.go.id

Nilai Hasil Ujian CPNS Denpasar Langsung Keluar

Skor nilai ujian dari para peserta testing CPNS, langsung keluar setelah peserta meninggalkan ruangan ujian sehabis mengerjakan soal.

Lembaran skor penilaian tersebutpun langsung ditempel di luar ruangan setiap selesai ujian.

Demikian yang disampaikan oleh petugas dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Regional X Denpasar, Ade Judi Basma Hantana, didampingi dua petugas BKN lainnya saat penyerahan master soal ujian CPNS di ruangan Bupati Mabar, Rabu (12/11/2014).

Master soal tersebut dalam bentuk Compag Disk (CD) dan langsung dimasukan ke dalam server.

Ade menjelaskan, setengah jam sebelum ujian atau testing berlangsung, petugas akan memberikan penjelasan-penjelasan termasuk menayangkan video petunjuk tekhnis tentang tata cara penggunaan aplikasi saat ujian berlangsung.

“Untuk sistem penilaian, skornya langsung keluar begitu peserta keluar dari ruangan. Karena akan muncul di dalam layar monitor. Ada tiga  komponen dalam tes, yaitu Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK, Tes Intelejensia Umur (TIU) dan Tes Karakter Pribadi (TKP),” kata Ade.

Dia menjelaskan, nilai ambang batas untuk TWK adalah 70, TIU 75 dan TKP 126.

“Untuk nilai skor total, misalnya nilainya tinggi. Tetapi kalau TWK hanya 65 berarti tidak mencapai ambang batas. Yang tentukan kelulusan atau yang punya kewenangan untuk penentuan kelulusan adalah Panselnas (Panitia Seleksi Nasional, Red). Mekanismenya, setelah memenuhi ambang batas, maka akan direngkingkan kembali atau diurut lagi. Siapa yang tertinggi maka dia yang lulus,” jelas Ade.*

Meskipun Bisa Rekrut Guru dan Tenaga Medis Tapi Dibatasi

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengakui tidak bisa menutup seluruhnya penerimaan pegawai.

Alasannya, di daerah masih banyak yang membutuhkan tenaga pelayanan dasar seperti tenaga kesehatan dan pendidik.

“Memang rekrutmen CPNS tidak bisa tutup sepenuhnya, karena di daerah masih kekurangan tenaga pelayanan dasar,” kata Kabid Pengadaan SDM Aparatur KemenPAN-RB Diah Faras saat menerima legislator Kabupaten Sukoharjo dan Provinsi Bangka Belitung, Kamis (13/11).

Meski begitu, Diah menyatakan, aturan moratorium di 2015 seperti apa belum ditetapkan. Saat ini, pihaknya menunggu petunjuk dari Presiden Jokowi, formasi mana saja yang akan ditutup dan dibuka.

“Kalau nanti tenaga pendidik dan kesehatan tetap diberikan formasi, bukan berarti seluruh daerah bisa diberikan formasi. Aturan mainnya akan tetap kita berlakukan seperti rekrutmen sebelumnya,” tegas Diah.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi daerah adalah belanja pegawainya maksimal 50 persen, ada pemetaan pegawai, dan letak geografis. Kalau belanja pegawainya di atas 50 persen, instansinya tidak akan diberikan formasi.

Demikian juga letak geografis, bagi daerah yang terdiri dari pulau-pulau, pegunungan, dan jaraknya jauh dengan layanan pendidikan maupun kesehatan akan diberikan prioritas.

Setiap Instansi Tinggal Umumkan Saja Hasil Tes CPNS Olahan Panselnas

Hampir sebagian besar instansi pusat sudah umumkan kelulusan Tes CPNS 2014. Sedangkan instansi daerah baru beberapa saja karena banyak yang masih proses penerimaan.

Meski kelulusan diumumkan oleh masing-masing instansi, namun hasilnya merupakan hasil olahan Panselnas.

Menurut Kabid Pengadaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Diah Faraz, data hasil tes kompetensi dasar (TKD) yang diserahkan Panselnas ke instansi berisi nama peserta, nomor ujian, serta nilai.

Panselnas menyodorkan seluruh nilai peserta baik yang memenuhi passing grade maupun tidak memenuhi.

“Kalau instansi A peserta tesnya ada 500 orang, semuanya kita serahkan hasil TKD. Rangkingnya satu sampai 500. Di dalamnya ada keterangan memenuhi passing grade atau tidak,” terangnya di Jakarta, Kamis (13/11).

Untuk penentuan kelulusannya, setiap pejabat pembina kepegawaian tinggal mengambil rangking berdasarkan formasi yang tersedia. Contohnya, formasi instansi A untuk jabatan guru Matematika ada lima, maka diambil nama yang ada di rangking 1 sampai rangking 5.

“Data ini tidak bisa mainkan daerah, karena setiap peserta tahu berapa nilainya. Karena itu kalau tidak ingin ada masalah, jangan mengutak-atik data yang sudah ada. Sistem sekarang sudah sangat transparan, jadi tidak ada celah untuk dimanipulasi,” tandasnya.

Pengumuman Hasil Seleksi CPNS Daerah Diprediksi Akhir Tahun

Jadwal pengumuman hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) Boyolali hingga saat ini masih belum jelas. Pengumuman peserta yang lolos seleksi CPNS masih menunggu panitia seleksi nasional (Panselnas).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Boyolali, Karsino, mengatakan pengumuman hasil seleksi CPNS merupakan kewenangan Panselnas. Selain itu, sampai saat ini masih ada proses seleksi atau tes CPNS yang diselenggarakan di tingkat Provinsi Jateng.

“Sehingga sampai saat ini kami masih menunggu untuk pengumuman hasil seleksi CPNS. Ya, kami masih menunggu Panselnas, karena kewenangannya memang ada di sana [Panselnas],” kata Karsino saat dimintai informasi wartawan, Senin (3/11/2014).

Karsino mengatakan meski tidak bisa memastikan, pihaknya memprediksi pengumuman hasil seleksi CPNS Boyolali yang diselenggarakan pada pada 15, 16, dan 17 Oktober tersebut, sudah muncul pada Desember tahun ini. “Kami memprediksi pengumuman hasil seleksi selambatnya pada akhir tahun ini. Kami meminta supaya peserta tes untuk bersabar,” ujar Karsino.

Sebagai informasi, terdapat 3.256 berkas lamaran CPNS diterima pihak BKD Boyolali. Setelah dilakukan verifikasi berkas lamaran, sebanyak 2.537 berkas dinyatakan memenuhi syarat dan mengikuti ujian. Ribuan pelamar tersebut bersaing untuk memperebutkan 36 lowongan dari tiga jenis formasi CPNS yang dibuka Pemkab Boyolali.

Ikuti Update Info CPNS 2014 di Facebook, klik LIKE

×

Ikuti Info CPNS di Google+

Ikuti Update Info CPNS 2014 di email

Masukkan email Anda: